REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Jokowi memutuskan menolak usulan pembelian helikopter. Pertimbangannya, helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan dan harga yang terlalu tinggi dengan kondisi keuangan saat ini.

Sebelumnya, rencana pembelian tiga helikopter untuk Very Very Important Person (VVIP) yang di antaranya akan digunakan oleh Presiden merupakan usulan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna.

Usulan tersebut telah tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019. Alasan pembelian heli ini antara lain karena Helikopter Super Puma yang biasa digunakan oleh Presiden dalam kunjungan kerja sudah berumur 25 tahun.

“Karena ini untuk VVIP, bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga tamu-tamu negara, maka TNI AU mengusulkan adanya peremajaan karena sudah 25 tahun,” kata Pramono Anung akhir November lalu.

Sementara KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, rencana pembelian helikopter AW 101 yang canggih dan modern itu murni merupakan hasil kajian dari Skuadron Udara VVIP, yang kemudian, dikaji di Mabes TNI.

KSAU menegaskan pembelian helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara dan tamu negara itu lebih mengutamakan safety (keamanan) dan kenyamanannya.

“Kalau tidak safety, dan nanti terjadi apa-apa, maka saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta agar helikopternya safety,” tutur KSAU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika