REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluhkan pemadaman listrik oleh PLN yang sering terjadi di 10 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menyebabkan penyiapan dan distribusi logistik pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota menjadi terganggu.   

"Banyak masalah yang timbul kalau PLN suka padamkan lampu, contohnya di pilkada 2015," ujar Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshari kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (2/12).

Ia menuturkan, pemadaman listrik yang terjadi membuat proses sortir, melipat kertas suara, segel kotak suara dan memilah anak kunci agar tak keliru menjadi terganggu. Tidak hanya itu, kegiatan bimbingan teknis KPPS di aula kantor desa tidak berjalan dengan baik.

Menurutnya, pemadaman terjadi saat kegiatan surat menyurat dan berita acara. Selain itu, akibat pemadaman listrik, distribusi logistik di desa dan kelurahan serta pengaturan TPS menjadi terhambat.  

"Lagi asyik sortir-sortir dan lipat surat suara, lampu mati. Lagi gembokin dan segelin kotak suara, lampu mati. Lagi milah-milah anak kunci biar gak keliru mati lampu. Lagi bimtek KPPS di aula kantor desa, mati lampu," katanya.

Aksar mengaku khawatir saat penghitungan dan rekapitulasi suara nanti terjadi pemadaman listrik. Oleh karena itu, KPU meminta agar PLN wilayah NTB ikut serta menyukseskan pilkada dengan meminimalisasi pemadaman listrik.   

"Gawat juga kalau lagi ngitung dan rekap suara, lampu mati. PLN juga harus sukseskan pilkada 2015. Syukur setelah pilkada sukses, lampunya tidak mati lagi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika