REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Delapan hari menuju hari pemungutan suara Pilkada serentak, persoalan anggaran masih membelit penyelenggaraan Pilkada di 13 daerah. Hal itu yang menjadi kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa persoalan anggaran dapat menggagalkan keserentakan Pilkada 9 Desember mendatang.
"Yang ini (persoalan anggaran) memang kami punya cukup kekhawatiran karena masih ada daerah-daerah sampai posisi kemarin, 13 daerah belum turun," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (1/12).
Ke-13 daerah tersebut yakni Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Indragiri Hulu (Riau), Rokan Hulu (Riau), Natuna (Kepulauan Riau), Bintan, Tanjung Jabung Barat (Jambi), Way Kanan (Lampung), Musirawas Utara (Sumatra Selatan), Pekalongan (Jawa Tengah), Banjar (Kalimantan Selatan), Yahukimo (Papua), Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara) dan Bontang (Kalimantan Timur).
Menurut Hadar, jumlah tersebut sudah berkurang setelah sebelumnya KPU mengungkap ada 23 daerah yang masih bermasalah dengan anggaran. Ia mengatakan, daerah yang bermasalah anggarannya rata-rata masih di bawah 50 persen.
Persoalan tersebut tentu berpengaruh langsung dengan penyelenggaraan Pilkada di daerahnya, meskipun proses produksi logistik di daerah tersebut sudah dilakukan.
"Kalau produksi sudah semua, mungkin lebih ke proses melunasi uang yang sudah dikeluarkan, untuk kegiatan selanjutnya mungkin untuk bayar honor, kirim surat suara ke daerah pelosok yang biayanya mahal itu," ujarnya.
Ia mencontohkan, kekurangan anggaran terbesar dialami oleh KPU Yahukimo yang besarannya mencapai Rp 42 miliar. Hal ini juga yang kemudian mengakibatkan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa sempat menyegel kantor KPUD Yahukimo lantaran honor belum dibayar.
Oleh karenanya, ia juga berharap koordinasi KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta daerah yang bermasalah anggaran dapat mencarikan solusi terbaik agar Pilkada di daerah tersebut bisa berjalan lancar.
"Ini memang situasi yang menyulitkan kami dalam bekerja. Kami berharap pertemuan hari ini yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini Mendagri bisa memberi kejelasan," ungkap Hadar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika