REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus bekerja secara profesional.
“Ingat, MKD sudah terlanjur jadi bagian kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kasus yang akan diperiksa kali ini, menyangkut teradu Ketua DPR Setya Novanto, juga sudah jadi perhatian publik. Karena itu, produk MKD harus sebesar-besar demi kemaslahatan, kehormatan dan kedaulatan bangsa. Bukan sekedar urusan internal DPR,” katanya, Senin (3011).
Makanya, jubir presiden era Gus Dur ini mengingatkan agar MKD profesional, dan mendudukkan persoalan ini tetap pada proporsinya, yaitu terkait keinginan PT Freeport memperpanjang kontrak karya dengan berusaha melawan hukum. Yakni, sebagaimana diungkapkan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, bahwa ada persengkongkolan PT Freeport dengan salah satu menteri yang berusaha mengbah peraturan pemerintah untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya itu agar (seolah-olah) legal.
Adhie berharap MKD bekerja serius untuk melahirkan tiga (3) rekomendasi politik. Pertama, tentu untuk anggotanya apabila terbukti melanggar etika. Kedua, untuk pemerintah (Presiden Jokowi) untuk mengawasi dan menertibkan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan besar lainnya agar tidak melakukan lobi-lobi secara tak terpuji dengan pejabat-pejabat tinggi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika