REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat masih kekurangan fasilitas kesehatan (Faskes) yang sudah berstandar klinik. Hingga saat ini, masih banyak Faskes yang belum memadai.
Dari sekitar 11.000 faskes yang terdata di Jabar, baru 40 persen yang sudah sesuai standar klinik dan tergabung dalam Asosasiasi Klinik Indonesia (Asklin)
Menurut Ketua Asklin Jabar, Yono Sudiyono, layanan pengobatan harus memenuhi berbagai standar layanan kesehatan agar bisa dikategorikan sebagai klinik. Di antaranya, ada dokter prakter umum, dokter gigi, perawat dan fasilitasn lainnya.
"Klinik itu, seperti Rumah Sakit mini lah," ujar Yono kepada wartawan akhir pekan lalu.
Yono mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi Faskes untuk berubah menjadi klinik. Salah satu penghambatnya, biasanya di perizinan baik di daerah maupun pusat. Apalagi, setelah otonomi daerah ini untuk mereka harus memproses banyak perizinan. Contohnya, memproses izin penggunaan lahan harus memenuhi izin tata ruang.
"Jadi, saat ini banyaknya dokter mandiri yang membuka praktik masing-masing," katanya.
Keberadaan Asklin ini, kata dia, untuk memberikan pembinaan agar dokter mandiri ini bisa bergabung bersama-sama dalam organisasi. Hingga saat ini, Asklin terus intens melakukan sosialisasi di 20 cabang dan membentuk Koordinator Wilayah (Korwil).
"Kami terus melakukan pendekatan-pendekatan agar klinik yang ada di Jabar sesuai standar," katanya.
Yono mengaku, sekarang mulai banyak Faskes yang dulunya Balai Pengobatan ingin berubah menjadi klinik. Ini, membuat pihaknya terus bersabar melakukan bimbingan kepada mereka agar sesuai dengan prosedur sebuah klinik.
"Hingga saat ini, sebaran atau mapping klinik di Jabar pun belum jelas. Ini persoalan juga," katanya.
Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati,saat ini ada 1.050 puskesmas dan 11 ribu faskes. Penyebarannya, di Jabar sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan provinsi lainnya. Namun, saat ini yang dibutuhkan hanya peran bersama semua faskes harus lebih ditingkatkan kembali.
"Kami memang harus kerja sama dengan Asklin ini untuk pemetaan lagi," katanya.
Saat ini, kata dia, klinik yang ada di Jabar rata-rata lokasinya memang di daerah yang memiliki populasi banyak penduduk. Sebenarnya, tidak ada klinik ilegal, karena semua klinik sudah melalui sejumlah tahapan.
"Jadi tidak mudah dalam memperoleh perizinannya. Namun, kami bermitra dengan asklin ini agar Pemerintah bisa melakukan pembinaan kepada klinik-klinik yang ada," katanya.
Dikatakan Alma, kalau semua klinik mendapat pembinaan, maka masyarakat akan menerima standar pelayanan yang prima dan seragam.
"Kami pun mengarahkan kepada klinik-klinik yang ada agar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," katanya.
Satu faskes, kata dia, biasana bisa melayani 5-10 ribu anggota BPJS. Saat ini, di Kota Bandung baru ada 230 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika