REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Keinginan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar menyerap beras langsung ke petani disanggupi Perum Bulog. Namun dalam pelaksanaannya, Bulog membeli dengan sejumlah persyaratan, yaitu menyesuaikan waktu musim panen dan segala kesiapan perlengkapan logistik.
"Semangat ini saya ingin juga, tapi jangan sampai menambah susah penggilingan padi skala UKM," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Sabtu (28/11).
Ketika menyerap beras, Bulog membutuhkan alat pengering gabah yang harus berkoordinasi dengan pengusaha penggilingan skala UKM. Terdapat ribuan pengusaha penggilingan padi yang bergerak di penggilingan skala UKM di pedesaan. "Kalau kita sepenuhnya langsung ke petani, saya tidak mau mengorbankan penggilingan yang jumlahnya juga banyak," katanya.
Ia menegaskan, kerja Bulog adalah berkoordinasi dengan semua stakeholder. Selain petani, ada pengusaha penggilingan, pedagang serta masyarakat pengonsumsi pangan. Semuanya harus dirangkul agar koordinasi dan komunikasi terjaga.
Ketua Persatuan Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi), Neli Sukidi meminta para pemangku kebijakan jangan melulu melempar bola panas kepada pedagang ketika harga pangan naik. Jangan pula dibiasakan menyebut kata "mafia beras" tanpa dibarengi bukti dan penindakan. "Dari dulu bilang ada mafia, tapi tidak kunjung ditindak," katanya.
Pedagang pada dasarnya meminta hal yang sederhana, yakni mengharapkan kondisi pasar yang stabil. Spekulan timbul karena ada kesempatan. Setiap terjadi gejolak harga, Bulog disalahkan dan pedagang menjadi obyek yang disalahkan. Pedagang mendukung penguatan posisi Bulog sebagai Badan Ketahanan Pangan Nasional. Hal tersebut akan membuat kondisi pasar stabil dan pedagang dapat berdagang dengan sehat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika