REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BOGOR -- Wakil Ketua Komisi DPR RI Herman Khaeron meminta media masaa tidak bertanya soal alasan impor beras kepada Perum Bulog. Seharusnya, alasan impor beras ditanyakan kepada pengambil kebijakan di tingkat pemerintah. Ia mengatakan Bulog itu hanya melaksanakan tugas saja.
"Kalau nanya alasan impor ke Bulog, itu salah alamat," kata dia pada acara Gathering Forum Wartawan Bulog bersama Perum Bulog, Jumat (27/11) malam.
Urusan ketahanan pangan, kata dia, menjadi tanggung jawab Bulog. Ia menegaskan Bulog menjadi satu-satunya lembaga yang secara nasional menyiapkan infrastruktur tata salur pangan, utamanya beras.
Sayangnya, kata dia, status Bulog itu sudah dibuat 'banci' sejak 1990 hingga kini. Selain harus menjaga ketahanan pangan, ia mengatakan, sebagai BUMN ternyata Bulog masih harus memberi keuntungan. Alhasil, ruang gerak Bulog semakin sempit. Ia mencontohkan penugasan pemerintah terhadap Bulog baru-baru ini untuk menyerap komoditas beras, juga bawang dan sapi.
"Bulog diberi kewenangan, tapi tidak diberi amunisi. Akhirnya Bulog tertekan," ujarnya.
Oleh karena itu, penguatan Perum Bulog jangan hanya sekadar wacana. DPR tengah mengusahakan agar Bulog naik kelas menjadi Lembaga Pangan Nasional. Teknisnya, Perum Bulog akan di-merge dengan Badan Ketahanan Pangan milik Kementerian Pertanian (Kementan). Lembaga tersebut nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Jika nantinya telah menjadi suatu lembaga pangan yang kuat, ia meminta segala data pasokan, aksi kelembagaan, pengadaan, dan segala hal berkaitan dengan data dirahasiakan. "Sebab akan menjadi permainan spekulan untuk memainkan harga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika