REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Thomas Limbong mengatakan, pemerintah tidak mau ceroboh dan ingin hati-hati dalam membuat pola kebijakan yang bijaksana dan efektif dalam mengatur peredaran minuman beralkohol sehingga semua kalangan akan diajak diskusi.
Dia menekankan bahwa dalam proses pengkajian dan diskusi antara DPR dengan pemerintah, semua kalangan akan diajak untuk mendengarkan pandangannya. "Persidangan dan pembicaraan bersama apa lagi di Indonesia selalu pasti musyawarah dan mufakat," ujarnya.
(Baca Juga: Pemerintah Inginkan Peredaran Miras Diatur)
Dia mengatakan, berdasarkan penjelasan Pansus Minuman Beralkohol, pemerintah berprinsip sepakat dan siap membahas RUU ini secara substansi, redaksional maupun teknik penyusunan perundang-undangan yang tercantum dalam daftar inventarisir masalah.
Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol Arwani Thomafi mengatakan pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam UU khusus sangat penting karena tingkat konsumsinya pada generasi muda semakin tinggi. Selain itu, menurut dia, sudah banyak korban jiwa secara masal dan dalam waktu yang bersamaan terutama untuk kategori minuman oplosan.
"Lalu tingginya angka kriminalitas sebagai akibat mengkonsumsi minol sehingga mengganggu ketentraman dan rasa aman di masyarakat," ujarnya. Dia menjelaskan, arah pengaturan dalam RUU Minol mencakup semua aspek terkait produksi, konsumsi, peredaran, perdagangan dan konsumsi minol dengan pengecualian untuk kepentingan terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika