REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepolisian daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) memastikan tidak kekurangan anggaran untuk pengamanan proses Pilkada serentak 2015.

"Anggaran pengamanan Pilkada, didukung oleh APBD, sudah dihitung dengan standar ideal dan standar minimal," kata Kapolda Sumbar Brigjen Pol, Bambang Sri Herwanto di Padang, Sumbar, Rabu (25/11).

Ia menjelaskan, apabila standar ideal kebutuhan Polda tidak dapat terpenuhi, maka digunakan standar minimal. Kemudian, apabila dana tersebut masih kurang, ia melanjutkan, Polda masih mempunyai anggaran cadangan yang disebut dana komando dan pengendalian.

"Karena situasi kontigensi tak bisa kita prediksi, misalnya di daerah akan terjadi apa," ujarnya.

Perhitungan dana pengamanan Pilkada tersebut, Kapolda menjelaskan, berdasarkan analisis atau deteksi dini dari potensi kerawanan. Sehingga, penggunaan dana komando dan pengendalian hanya digunakan apabila terjadi konflik sosial, konflik horisontal dan butuh personil lebih, serta saat terjadi bencana selama proses pengamanan Pilkada.

"Maka akan menggunakan anggaran kontigensi itu. Sampai sekarang cukup," jelasnya.

Kemudian, terkait distribusi logistik Pilkada yang terkendala masalah geografis, Bambang menuturkan, memang butuh personil khusus. Namun, sejauh ini, KPU daerah sudah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk perhitungan pendistribusian logistik Pilkada. Polda Sumbar, ia menambahkan, menyiapkan 6.670 personil dibantu sekitar 200 TNI untuk pengamanan Pilkada serentak. Kemudian, pada hari H, personil tersebut mendapat bantuan dari 12 ribu Linmas di setiap TPS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika