REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Adnan Anwar meminta pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk merespons gerakan masyarakat yang melawan propaganda kelompok bersenjata ISIS di dunia maya.
"Gerakan dari masyarakat ini harus didorong karena sudah banyak kelompok yang prihatin dengan teror-teror yang dilakukan ISIS," kata Adnan di Jakarta, Rabu (23/11), terkait munculnya gerakan peretas dunia yang bersatu dalam wadah "Anonymous" melawan propaganda ISIS melalui dunia maya, khususnya jejaring sosial.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 itu, gerakan masyarakat tersebut sangat positif dan harus digalakkan di Indonesia.
"Artinya ada arus baru yang langsung tumbuh dari masyarakat untuk melawan ISIS. Ini tentu bisa menjadi kekuatan yang dahsyat karena lahir dari masyarakat," kata dia.
Mantan peneliti Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini mengatakan tidak sedikit orang Indonesia yang turut terlibat di dalam gerakan "Anonymous" ini, dan mereka bergerak sendiri-sendiri.
"Mereka perlu difasilitasi, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah (Kemenkominfo)," kata Adnan seraya menambahkan bahwa Kemenkominfo selama ini kurang merespons keluhan masyarakat terkait propaganda ISIS dan paham kekerasan lainnya di dunia maya.
Apalagi, lanjut dia, ISIS dalam propagandanya mengincar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri, TNI/Polri, dan juga karyawan BUMN. Terbukti salah satu direktur BUMN di Batam Joko Wiwoho bergabung dengan ISIS, juga anggota polisi dari Jambi yang tewas di Suriah.
Adnan khawatir bila dibiarkan akan banyak lagi simpatisan ISIS di lembaga-lembaga pemerintah. Ia mengusulkan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Kemenkominfo, agar melakukan evaluasi ke dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
