REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus megupayakan agar program pembebasan lahan berjalan lancar. Pada 2015, dana yang terserap untuk pengadaan lahan mencapai 93,21 persen atau sekitar Rp 4,24 Triliun dari total dana Rp 4,562 Triliun yang disediakan APBN.
Di sisi lain, masih terdapat dana Land Caping yang kini terserap Rp 300 miliar dari Rp 1 Triliun yang tersedia. Progres keuangan 93,21 persen digunakan untuk pengadaan lahan seluas 4.342 hektar dari target lahan yang harus dibebaskan seluas 4.500 hektar.
“Kami mencatat saat ini ada percepatan yang signifikan. Tahap satu sampai tahap tiga sudah lewat. Bahkan belum lama ini di Riau kita berhasil membebaskan lahan seluas 107 hektare,” kata Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kemenpupera Subagyo kepada wartawan, Selasa (23/11).
Subagyo menjelaskan, lahan yang terbebaskan meliputi sebagian Sumatera, Trans Jawa (Surabaya – Malang) dan JORR yang terdiri dari Cilincing-Cibitung-Cimanggis-Cinere-Serpong-Kunciran-Air Port. Menurutnya, pembebasan lahan prosesnya meliputi tahap perencanan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan.
Terkait dengan serapan yang cukup tinggi tersebut, pada 2016 Ditjen Bina Marga mengusulkan dana pengadaan lahan besarannya sekitar Rp 10 Triliun. Menurut Subagyo, untuk pembayaran tahun ini potensi kekurangan bayar sangat dimungkinkan.
Meski demikian, kekurangan itu akan ditutup pada Februari 2016.
"Solusinya, jika hingga akhir tahun ini belum terbayar maka Januari akhir (2016) akan dibayarkan kepada masyarakat yang lahannya sudah dibebaskan," katanya.
Ia memastikan dana tersedia. Hanya menunggu proses administrasi yang terkadang jadi hambatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
