REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pencatutan nama pemimpin negara, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR semakin memanas. Kredibilitas dan nama Mahkamah Kehormatan Dewan dinilai dipertaruhkan dalam penangganan kasus ini.

Pengamat Politik Indonesia, Djayadi Hanan, menganggap penanganan kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan Setya Novanto, tidak hanya menjadi penilaian untuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja.

Menurutnya, ketegasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menangani kasus pencatutan nama tersebut, juga menjadi penilaian kredibilitas MKD.

Untuk itu, ia mengingatkan agar para anggota MKD tidak main-main dalam mempersoalkan masalah yang melibatkan Ketua DPR RI, yang tentu akan berpengaruh terhadap nama baik lembaga DPR RI.

(Baca: Curhat ke Muhammadiyah, JK Ngaku Terganggu Kasus Setnov)

Tugas MKD yang memang memastikan DPR RI untuk tetap terhormat, akan dinilai dalam ketegasan MKD menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

"Sebab tugas MKD memastikan DPR tetap terhormat, jadi ini pertaruhan MKD itu sendiri," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (24/11).

Dosen politik di Universitas Paramadina tersebut mengaku wajar, jika dalam sidang-sidang yang dilakukan MKD nanti akan ada pihak-pihak yang terkesan atau terlihat membela terlapor.

Maka itu, Djayadi mendesak MKD untuk menyelenggarakan sidang-sidang secara terbuka, agar publik dapat melihat jelas dan mengetahui siapa saja anggota MKD yang berbalik badan atau membela tanpa alasan jelas.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tersebut, menekankan keberhasilan MKD dalam penanganan kasus pencatutan nama ini, akan menjadi tolak ukur kepercayaan publik.

Ia menegaskan kegagalan dalam bentuk ketegasan keputusan MKD, akan sangat mempengaruhi kepercayaan kepada DPR, dan memperkuat anggapan DPR sudah tidak bisa diharapkan.

(Baca juga: Busyro: Jika Gunakan Pengaruh, Setnov Bisa Dibawa ke Ranah Hukum)

Ikuti Whatsapp Channel Republika