REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, meminta adanya kesamaan dalam prinsip dan konsep untuk melakukan pembangunan di daerah. Adanya kesamaan tersebut diharapkan bisa membuat pembangunan di daerah tidak terpisahkan dan terus berkelanjutan meski sudah berganti kepemimpinan.
Hal tersebut disampaikan Megawati sebagai salah satu usulan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Sebagai wujud dari permintaannya tadi, Megawati meluncurkan program Pembangunan Pola Semesta Berencana.
''Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukan lagi visi misi lima tahunan yang terpisah namun masuk ke dalam Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema Besarnya adalah Memilih Jalan Trisakti menjadi Jalan Pembangunan Bersama,'' jelas Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Ahad (22/11).
Megawati mengatakan, konsep pembangunan resemesta berencana sudah pernah dilaksanakan pada era pemerintahan Bung Karno. Lalu memasuki Orde Baru, rumusan itu diganti menjadi Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). Setelah UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta berencana itu hilang dan diganti dengan mendorong Otonomi Daerah.
''Tapi dalam pelaksanaan di lapangan yang terjadi justru tidak sesuai dengan niat dasar. Hal ini membuat pembangunan nasional Indonesia menjadi kurang terarah,'' ujarnya.
Megawati menginginkan secara konstitusi ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana. Untuk perumpamaan penerapannya, kata dia, bisa dilakukan untuk 50 tahun ke depan. ''Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi. Akhirnya tak terbentuk kesinambungan yang jelas,'' keluhnya.
Dia mengaku sudah berbicara dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memikirkan kemungkinan mengamandemen lagi konstitusi demi menghidupkan konsep Pembangunan Semesta Berencana itu. Walau sudah mempunyai kesepahaman sama namun prosesnya tak bisa langsung dilaksanakan. Ia meminta hal ini bisa diujicobakan kali pertama di Provinsi Bali terhadap calon kepala daerah yang diusung partai berkepala banteng ini.
''Kalau sekarang kan beda-beda. Yang ini pengen bangun dam, yang sana ingin kereta, yang lain bandara. Padahal harusnya bisa disinergikan. Misal Bali, kalau ingin bangun jalan, bisa sekalian dibangun semuanya dalam 5 tahun secara bersama-sama. Karena toh berdampingan bersama semua kok,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
