REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong percepatan pembebasan lahan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi). Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, pembangunan tol sepanjang 54 kilometer tersebut sudah berjalan cukup baik dimana pembebasan lahan untuk seksi I sudah mencapai 92 persen dari kebutuhan 144 hektare.
"Artinya sudah 133 hektar, namun dari rencana 6,118 persen, progres fisik realisasinya baru 3,18 persen. Ada minus 3,08 persen," ujar Iwa kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Menurut Iwa, meski sudah mencapai 92 persen, masih terdapat sejumlah titik yang belum dibebaskan dan tergolong vital. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemda Bogor serta Sukabumi bekerjasama dengan aparat keamanan berkomitmen membantu secepatnya proses di lapangan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dalam artian, kata Iwa, mengajukan harga yang tidak wajar. Ia berharap masyarakat mendukung penuh. Pemprov Jabar pun akan mengambil langkah taktis untuk membuat proses pembebasan lahan makin cepat terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI.
Perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA, akan turut diakselerasi. Ia juga memastikan akan melibatkan Biro Pelayanan Sosial dan Kanwil Kementerin Agama agar membantu mediasi tanah wakaf yang terkena proyek.
Menurutnya terkait mesjid, sekolah dan puskesmas pihak pengelola sudah menyiapkan bangunan dan lahan pengganti. "Proyek ini jangan putus, kami bantu karena ini sudah sejak 2006, demi kepentingan warga Sukabumi, Bogor, bahkan DKI," katanya.
Iwa optimistis, fisik seksi I Bocimi bisa selesai Juni 2017 jika seluruh pihak berkomitmen. Iwa tidak berharap, pembebasan lahan khususnya di seksi I menerapkan pola konsinyasi ke pengadilan. Namun, kata dia, apabila langkah mediasi sudah ditempuh namun tidak tercapai kesepakatan maka sesuai perundangan akan dilakukan konsinyasi agar proyek tetap bisa selesai dengan rencana.
"Kalau tidak selesai atau mangkrak, dampaknya eksidensial. Dampaknya besar terutama waktu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika