REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah berhati-hati dan menelaah bahasa diplomatik Cina. Terutama dalam kaitannya dengan klaim atas Kepulauan Natuna.

Menurut dia, Cina bisa saja mengatakan tak pernah mengklaim Natuna. Tetapi, peta resmi yang disiarkan pemerintah Cina menunjukkan sebaliknya.

"Hati2 dg bahasa diplomatik Kemlu china. Mereka memang bilang tdk klaim Pulau Natuna. Tapi peta resmi yg disiarkan pemerintah china memasukkan perairan Nautna ke dalam wilayah laut mereka," kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, ‏@Yusrilihza_Mhd yang dikutip Republika pada Sabtu (21/11).

Dalam peta tersebut, lanjut Yuril, Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yang diklaim milik cina.

"Ini bertentangan dengan Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea). Apa anda paham masalah ini? Apa Menlu Retno tdk paham bahasa diplomatik dan unclos?" tegasnya.

Kalau Cina berhasil mengklaim laut tersebut sebagai teritorialnya, maka mengambil Pulau Natuna tinggal selangkah lagi.

(Baca juga: Menlu Bantah Klaim Cina Atas Natuna)

Yusril pun mengkritisi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang merespons pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Menurutnya, respon menlu adalah sikap yang kurang bijak.

"Jubir Kemlu china itu kalau adalah pejabat eselon II yg tdk bisa dijadikan pegangan. Statemen Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau"diluruskan" oleh dirjen dan menlu china. Coba tanya Bu Retno apa pernah Menlu China atau Presiden China membantah klaim mrk atas natuna?" katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika