REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang akhir 2015, isu perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali ramai diperbincangkan. Reshuffle kabinet Presiden Jokowi bisa jadi momentum untuk meningkatkan kinerja para menteri berdasarkan evaluasi tahunan yang segera dilakukan Jokowi-JK di penghujung tahun ini.
Analis ekonomi politik, Kusfiardi mengatakan reshuffle Kabinet Kerja jilid II tidak perlu dihebohkan dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menyebut akan terjadi perombakan kabinet di penghujung tahun karena masih banyaknya menteri yang berkualitas KW 2 dan KW 3.
Jauh lebih penting apabila semua menteri fokus bekerja dengan baik sesuai tugas yang diembannya. Mengingat masih banyak yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Terutama menteri di bidang ekonomi yang jelas-jelas dari nonparpol ternyata malah justru jadi duri dalam daging yang menyusahkan presiden.
"Banyak tugas bagi para menteri bidang ekonomi yang belum tuntas untuk mendukung Nawa Cita Jokowi," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (20/11).
Misalnya di sektor ekonomi bagaimana para menteri bidang ekonomi memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Karena hingga Oktober 2015 lalu penerimaan pajak baru Rp758,2 triliun atau 58,59 persen.
Selain itu, kinerja kabinet juga terganggu dengan sikap sejumlah menteri yang terlalu menunjukkan perbedaan pendapat ke publik. Seperti ketegangan yang terjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan yang saat itu masih dijabat Rahmat Gobel terkait rencana impor garam.
Bagaimanapun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Dengan begitu, tergantung pada Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bisa bekerja efektif," kata Kusfiardi.
Untuk itu, Presiden harus bisa menunjukkan kepemimpinan kuat terhadap jajaran kabinet pemerintahannya. Perselisihan pendapat antarmenteri semacam itu sebaiknya tidak perlu sampai mengemuka.
"Karena hanya akan membuat komunikasi antara menteri menjadi tidak kondusif, dan memperburuk citra kepemimpinan Presiden," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika