REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan beberapa pekan lagi diselenggarakan dibeberapa daerah.
Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rulli Chairul Azwar justru menilai pilkada perlu evaluasi.
Rulli menjelaskan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menerangkan pilkada dipilih secara demokratis sedang pilpres dilakukan secara langsung. Diakui dalam era reformasi ada semangat untuk melaksanakan demokrasi secara terbuka.
Dalam hal inilah yang menjadi penyebab pilkada akhirnya juga dilakukan secara langsung. Dengan asumsi jika pilkada dipilih langsung oleh banyak akan semakin baik.
"Pilkada secara langsung akibat pengaruh semangat demokrasi," ujarnya saat menjadi keynotespeech dalam bedah buku Pilkada: Penuh Euforia Miskin Makna, di Perpustakaan MPR Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Rulli Chairul Azwar mengatakan pilkada ditambah dengan pileg dan pilres membuat rakyat disuguhi pentas yang menarik. Dari sini lalu muncul konsultan-konsultan politik, usaha percetakan kaos, spanduk, dan atribut kampanye lainnya, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Rulli menyatakan bahwa lima tahun pertama pilkada belum ada masalah. Tapi pada tahun 2007 mulai ada yang mengeluhkan soal pilkada dan tahun 2014 terkadi evaluasi.
Ia menjelaksan evaluasi terjadi disebabkan pilkada ada jargon nomer piro wani piro. Rakyat memilih calon kepala daerah karena uang karena rakyat menjadi pemilih pragmatis.
"Rakyat melakukan demikian sebab calon yang terpilih, setelah menjadi kepala daerah, ia akan lupa janjinya sehingga," ujar Rulli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
