REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta aparat penegak hukum berinisiatif mengusut dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
"Akan lebih baik jika penegak hukum (Polri maupun Kejaksaan Agung) berinisiatif karena dengan inisiatif dari penegak hukum itu menurut saya akan membuat jelas persoalan," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo, Kamis (19/11).
(Baca: 'Mencatut Nama Presiden, Setya Novanto Melanggar Hukum')
Ganjar juga berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memroses kasus Novanto secara transparan sehingga publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
"Saya kira MKD sudah tahu apa yang harus dilakukan, mudah-mudahan tidak ada tarik ulur yang bersifat blok-blokan dan tidak hanya sekadar lips service," ujar politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia itu.
(Baca: Ini Saran Roy Suryo Soal Verifikasi Rekaman Suara Diduga Setya Novanto)
Menurut Ganjar, kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI harus segera dikembalikan dengan berbagai hal yang positif. "Kalau begini-begini saja tidak akan mungkin rakyat percaya kepada DPR," katanya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu menyerahkan bukti rekaman percakapan yang diduga antara Ketua DPR Setya dengan petinggi PT Freeport Indonesia, dalam bentuk flashdisc.
Dia mengatakan, dirinya ditugaskan Menteri ESDM untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut dalam amplop tertutup. Said menjelaskan Menteri ESDM terus memonitor meskipun yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika