REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pekerjaan Umum NTB mengungkapkan jumlah rumah tidak layak huni yang menyebar di 10 kabupaten/kota masih tinggi, mencapai angka 200 ribu rumah. Oleh karena itu, upaya membangun rumah baru terus dilakukan berdasarkan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan 5 ribu rumah baru dibangun.

“Sisa rumah tidak layak huni sekitar 200 ribu lebih. Target RPJMD lima tahun sendiri membangun 5000 rumah,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB, Wedha Magma Ardhi kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (19/11).

Menurutnya, pada 2016 mendatang akan membangun seribu unit rumah yang sudah jadi. Dengan lokasi pembangunan menyebar di 10 Kabupaten/Kota yang menggunakan dana APBD 2016 dengan nilai bangunan satu rumah sekitar Rp 25 juta.

Ia menuturkan, sebaran pembangunan rumah baru menggantikan rumah tidak layak huni akan proposional tergantung usulan dari kabupaten. Saat ini, data tentang penerima rumah baru sudah diverifikasi dengan tipe rumah sangat sederhana.

“Kabupaten mengusulkan, nominasinya itu akan dilakukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat. Seperti apa rumahnya, lokasinya dimana sampai titik koordinat ditentukan. Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas,” katanya.

Ardhi mengatakan, apabila RAPBD 2016 sudah disetujui oleh DPRD NTB, maka program tersebut akan langsung segera ditenderkan. Sementara itu, rumah baru menggantikan rumah tidak layak huni masyarakat penerima memiliki spesifikasi diantaranya menggunakan batako, namun tidak diplester dan memakai atap dengan spandek.

Dirinya pun akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait penanganan rumah tidak layak huni yang dikerjakan. “Kita terus konsolidasi, rumah tidak layak huni yang ditangani kabupaten/kota berapa,” ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika