REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menduga ada upaya sistematis untuk menghambat atau menggembosi Pansus agar kerja-kerjanya tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
"Saya dengar kabar ada uang yang telah disebar untuk 'gembosi' Pansus Pelindo II agar tidak berjalan sesuai amanah konstitusi," katanya di Jakarta, Rabu (18/11).
Rieke mengatakan dirinya mendengar rumor bahwa ada 'iming-iming' dari pihak tertentu senilai 30-50 juta dolar AS. Dana itu menurut dia, siap atau telah ditebar oleh oknum tertentu ke berbagai pihak untuk gembosi Pansus Angket Pelindo II agar tidak berjalan sesuai amanah konstitusi.
"Saya mendengar rumor bahkan telah ada beberapa pihak yang diajak jalan-jalan dan pertemuan di luar negeri untuk 'dibereskan'," ujarnya.
Namun dia tetap berharap kabar itu tidak benar sehingga Pansus Pelindo II dapat bekerja sesuai jalurnya.
Rieke meminta bantuan Menteri ESDM Sudirman Said atau timnya dan juga KPK untuk melakukan penyadapan yang sama terhadap seluruh anggota dan pimpinan Pansus Pelindo.
Dia juga meminta seluruh pihak-pihak termasuk di Kementerian dan Lembaga apa pun yang ada kaitannya dengan Pelindo II untuk disadap. "Mohon dibantu agar tidak ada aliran dana pada siapa pun sebagai upaya penggembosan terhadap Pansus Angket Pelindo II," katanya.
Permintaan bantuannya kepada Menteri ESDM disampaikan karena dinilai cukup baik merekam percakapan antara anggota DPR yang meminta jatah saham PT Freeport Indonesia.
Secara khusus Rieke berharap KPK untuk melakukan penyadapan dan mendukung apabila KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila ada anggota Pansus dan pihak-pihak terkait melakukan upaya penggembosan dengan menyalurkan dana.
Selain itu dia juga berharap kepada seluruh media untuk ikut mengawasi dan menyampaikan kebenaran dari Pansus Angket Pelindo II meskipun pansus tidak memasang iklan di berbagai media.
"Saya masih yakin kita semua masih memiliki nasionalisme dan kesetiaan pada konstitusi kita. Saya yakin media Indonesia akan ikut berjuang mewartakan kebenaran sebagai bagian dari upaya menyelamatkan aset negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika