REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan mengatakan partainya belum membahas wacana reposisi atau kocok ulang pimpinan DPR pascamunculnya dugaan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak freeport.

"Belum ada (wacana kocok ulang pimpinan DPR) karena itu kan urusan politik. Politik Indonesia sudah terlalu kisruh selesaikan saja tanpa gaduh," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia mengatakan persoalan Novanto sebaiknya diserahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena proses untuk mengetahui benar tidaknya persoalan tersebut berada di MKD.

Namun dia menilai PT. Freeport harus diambil alih oleh Pemerintah Indonesia terutama perusahaan asing itu telah melakukan kontrak karya di Indonesia selama puluhan tahun.

"Freeport biang kerok sudah ngeruk kekayaan Indonesia puluhan tahun, sekarang melakukan akal-akalan dengan melanggar UU," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan DPR mengalami kejadian bertubi-tubi dan secara kelembagaan telah mengganggu kerja DPR.

Ia menilai, kinerja DPR harus bisa mengimbangi upaya pemerintah yang sedang mencoba memperbaiki performa. "Soal benar atau tidak, secara moral sudah mengganggu kami," katanya.

Dia menilai saat ini sudah tepat melakukan revisi atau kocok ulang kepemimpinan DPR termasuk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu menurut dia bukan terkait faktor suka atau tidak namun untuk menyelamatkan hal yang besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika