REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Padang berencana mengadakan lomba fotografi 'Pemalak Beraksi di Objek Wisata Kota Padang' pada Januari 2016.
"Kita bikin perlombaan, pemalak sedang beraksi, cari tempatnya dan kita beri hadiah, target saya nggak banyak sekitar Rp 5 juta," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, lomba ini bermula dari laporan sejumah warga yang menjadi korban pemalakan di beberapa objek wisata. Salah satu bentuk pemalakan tersebut, berupa meminta uang parkir dari yang seharusnya.
Menurut Medi, pemalakan maupun pemerasan merupakan tindak pidana delik aduan. Apabila korban tidak langsung melapor ke polisi, maka tidak bisa diproses secara hukum. Pemalakan, lanjutnya, merupakan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam Perda. Selai itu, menurutnya tidak mungkin menempatkan petugas Satpol PP setiap beberapa meter di masing-masing objek wisata.
"Kemudian saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk memancing si korban mau melaporkan atau orang lain melihat aksi ini, mau melaporkan kejadian itu. Ya sudah, saya bikin lomba fotografi pembalak sedang beraksi," tuturnya.
Menurutnya, masyarakat salah apabila memberikan sejumlah uang sesuai permintaan pemalak. Sebab, ketika masyarakat memberi sejumlah uang, justru dia mengajarkan yurisprudensi bagi pelaku untuk meminta lagi pada yang lain.
Selain itu, Medi menghimbau kepada masyarakat, untuk parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan, dengan tarif Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk motor. Meskipun, banyak yang meminta uang parkir Rp 3.000 untuk mobil dan Rp 2.000 untuk motor sesuai Perda baru yang sedang menunggu pengesahan DPRD Kota Padang.
Medi menjelaskan, tulisan '1001 pemalak di Kota Padang' yang pernah dimuat di sebuah media massa, justru merugikan sektor pariwisata sendiri. Tidak hanya itu, keluhan di media sosial juga memperburuk sektor pariwisata Kota Padang. Sebab, orang-orang tidak lagi berminat datang ke Kota Padang. Hal tersebut akan berimbas pada hotel, restoran yang merugi.
"Apakah kota ini harus korban, jadi temannya bagi saya mau mempermalukan orang yang membuat malu kota ini. Karena hukuman sosial jauh lebih berat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika