REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna berpendapat, keberadaan PT Freeport di Indonesia selain mengeruk sumber kekayaan terbesar di dunia, juga menjadi pundi-pundi pemasukan elite-elite pejabat di negeri ini.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan politikus yang disebut-sebut menyatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK ke MKD DPR. Dalam wawancara dengan televisi swasta nasional, Sudirman tidak membantah berkas yang terdapat nama Setya Novanto adalah berkas laporannya ke MKD DPR RI.

Tokoh besar dan sangat berpengaruh pencatut nama Presiden dan Wapres itu disebut-sebut untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport. Transkrip pembicaraan yang beredar dikalangan wartawan sebagaimana laporan Menteri ESDM terdapat tiga orang masing-masing Sn, Ms dan R.

"Apa iya, Jokowi dan JK tidak tahu. Kan semuanya serba tertutup. Kalau saya melihat, yang diungkap itu yang akan dikorbankan," tegas Budyatna, saat dihubungi, Selasa (17/11).

Pengerukan kekayaan Indonesia oleh Freeport disebut dia sudah berlangsung lama. Bahkan, sejak era Orde Baru selama puluhan tahun dan berlanjut hingga era pemerintahan Jokowi-JK.

"Ini permainan tingkat tinggi, kalau orang biasa mana bisa. Istana itu jadi rujukan utama mereka (Freeport)," jelas Budyatna.

Ia meragukan keberanian Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI sebagaimana disebutkan Sudirman Said, mencatut nama Presiden dan Wapres tanpa sepengetahuan keduanya. Logikanya, menurut Budyatna, uang besar yang diterima Setya Novanto dari perpanjangan kontrak PT Freeport tidak mungkin dimakan sendiri. Apalagi, Freeport merupakan aset terbesar di Indonesia.

"Kalau Setya berani nyatut nama Jokowi-JK, enggak mungkin dia berani begitu sendirian. Saya enggak terlalu yakin kalau sendirian. Bisa saja itu sepengetahuan Jokowi-JK. Itu nggak sedikit, itu miliaran dolar bukan miliaran rupiah," imbuh Budyatna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika