REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dorongan diselenggarakannya musyawarah nasional (munas) Partai Golkar terus menguat. Hal ini terungkap setelah beberapa tokoh senior mengusulkan penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar ini dengan munas luar biasa.

Tokoh senior Golkar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan hasil munas Ancol, Siswono Yudohusodo mengatakan, penyelesaian paling sah dari dualisme kepengurusan ini adalah memilih ketua umum yang baru. Yaitu dengan menyelenggarakan munas bersama. Hal itu tidak mustahil dilakukan oleh dua kubu. 

Menurutnya, dari pengalaman pemilihan calon kepala daerah beberapa waktu lalu, sudah terbukti dua kubu dapat menyelesaikan. “Masing-masing kubu bisa mengeluarkan rekomendasi untuk kepanitiaan yang sama,” kata Siswono usai menemui poros muda Golkar di Jakarta, Selasa (17/11).

Siswono menambahkan, terlebih, sudah ada sinyal keduanya bisa menemukan kata sepakat soal penyelenggaraan munas ini. Dari pihak munas Ancol, Agung Laksono sudah dengan tegas mengusulkan untuk dilakukan munas bersama. Sedangkan dari hasil munas Bali, Aburizal Bakrie juga menunjukkan sinyal bersedia menyelenggarakan munas bersama. Meskipun, kata Siswono, Aburizal Bakrie belum menjelaskan tegas kapan munas dapat dilakukan.

Jadi, saat ini, harapannya, ada titik temu dari perbedaan soal waktu penyelenggaraan munas bersama ini. Mantan Menteri Perumahan Rakyat tahun 1988-1993 ini menambahkan, kalau titik temu soal munas Golkar ketemu, munas tinggal menunggu realisasi. 

Golkar, kata dia, buruh secepatnya untuk menyelesaikan konflik internalnya. Dengan munas, maka akan ketua umum terpilih akan legal sesuai AD/ART. “Kita harap menyatunya Golkar bisa dica[pai tahun 2016, sebelum bulan Agustus,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika