REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, pascatragedi penyerangan kelompok radikal terhadap masyarakat sipil di Paris, Prancis, membatasi pergerakan pencari suaka yang berasal dari Suriah.
"Pengamanan tidak diperketat, tapi dibatasi. Mereka dipantau terus," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Selasa.
Pergerakkan pencari suaka asal Suriah dibatasi di sekitar tempat penginapan dan hanya boleh ke luar dari hotel tempat menginap saat hendak beribadah shalat Jumat. Pemkot melibatkan seluruh instansi untuk memperhatikan pergerakan pencari suaka, mulai dari aparat keamanan hingga lingkungan sekitar.
Menurut dia, pemerintah tidak menangani urusan luar negeri, karena berdasarkan UU, itu tidak diotonomikan. Namun, pemerintah daerah tetap wajib melindungi keamanan warganya.
Ia mengaku tidak tahu persis jumlah warga negara Suriah yang kini berada di Batam, karena mereka bergabung dengan pencari suaka asal lima negara lainnya. Namun, Wali Kota yakin, pencari suaka asal Suriah yang berada di Batam tidak akan melakukan pergerakan yang membahayakan warga kota.
"Justru yang datang korban dari ketidakadilan di negaranya, termasuk ISIS," kata dia.
Wali Kota juga menampik kemungkinan anggota ISIS yang memanfaatkan pencari suaka untuk pergerakannya.
Sampai akhir Oktober 2015, sedikitnya 178 orang pencari suaka dari Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan dan Mesir berada di Batam, menunggu kepastian status pengungsi dan penempatan di negara ke tiga.
Sebanyak 178 pencari suaka itu ditempatkan di Hotel Kolekta, dibiayai oleh International Organization for Migration. Seluruh biaya hidup pencari suaka, termasuk makan tiga kali sehari, kebutuhan mandi, hingga kesehatan ditanggung oleh IOM.
Kepala Wasdakim Imigrasi Klas I Khusus Batam, Rafli, menyatakan para pencari suaka itu kebanyakan datang ke Kantor Imigrasi untuk meminta pertolongan. Kemudian Imigrasi menyerahkannya ke IOM.
Umumnya, pencari suaka tiba di Batam tanpa dilengkapi dokumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika