REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM melaporkan oknum anggota DPR yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Pelaporan tersebut membuat pimpinan DPR langsung bereaksi. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said hanyalah bagian dari manuver politik. 

Fadli menduga, isu soal nama anggota DPR mencatut nama Presiden dan meminta saham ke PT Freeport Indonesia untuk menutupi sesuatu. Selama ini, kata dia, DPR menilai Sudirman Said selalu menguntungkan dan memberi kelonggaran pada PTFI.

“Ini satu manuver politik untuk menutupi sesuatu, dialah sebenarnya yang paling banyak menguntungkan PT Freeport Indonesia,” kata Fadli di kompleks parlemen Senayan, Senin (16/11).

Fadli menambahkan, banyak keganjilan soal Freeport ini yang ditutupi oleh Sudirman Said. Beberapa waktu lalu misalnya, kata dia, Menteri ESDM masih memberikan keleluasaan pada PT Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor. Padahal, lanjutnya, syarat yang diminta Undang-undang agar PT Freeport mendirikan smelter belum dilakukan. 

Di pihak lain, lanjutnya, PT Antam yang juga merupakan BUMN tidak dapat melakukan ekspor dengan alasan yang sama.  Dalam urusan dengan PTFI, Sudirman Said dinilai terlalu menguntungkan pihak Freeport. Padahal, masa kontrak dari PT Freeport di Indonesia baru akan berakhir 2021 nanti.

“Kalau belakangan ini terjadi hal ini (isu anggota DPR mencatut nama Presiden) saya tidak tahu maksudnya,” tegas Fadli Zon. 

Baca: Menteri ESDM: Pecatut Nama Jokowi Anggota DPR

Ikuti Whatsapp Channel Republika