REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan efisiensi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 belum bisa tercapai.
"Efisiensi dari pilkada serentak baru bisa tercapai apabila dalam satu provinsi, pilkadanya serentak dilaksanakan mulai dari pemilihan gubernur, bupati atau wali kota dalam satu provinsi," kata Titi, Senin (16/11).
Hal tersebut, ia sampaikan dalam Seminar "Pilkada Serentak, Demokrasi Lokal, dan Efektivitas Pemerintahan Daerah" di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
Sebagai contoh, kata Titi, di Provinsi Banten dari delapan kota/kabupaten hanya empat daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.
"Kalau sekarang kan di Banten ada Tangerang Selatan, Serang, Cilegon, dan Pandeglang yang menurut saya jalan sendiri-sendiri karena memang biayanya juga dari APBD, jadi tidak efisien," ucapnya.
Menurutnya, efisiensi itu bisa tercapai apabila pemilihan gubernur, bupati atau wali kota bisa bersamaan karena akan ada efisiensi dalam honor untuk penyelenggara dan efisiensi logistik pilkadanya.
"Efisiensi baru bisa terjadi seperti di Sumatera Barat karena tahun ini ada pilkada provinsi dan kabupaten/kota dilebih dari 10 kabupaten/kota maka efisiensi akan terlaksana," tuturnya.
Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember. Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika