REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Aksi pemukulan mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
"Kasus pemukulan dalam tahapan pelaksanaan pilkades ini terjadi di Desa Teja Barat Kecamatan Kota," kata Kapolsek Kota Pamekasan AKP Khairul Anwar, Ahad (15/11).
Kasus pemukulan yang terjadi di Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Sabtu (14/11) sekitar pukul 18.30 WIB, melibatkan oknum anggota TNI AU bernama Sertu Heri dan Serda Saiful Bahri.
Kedua oknum TNI AU itu bertugas dinas di Mabes TNI AU, namun keduanya berada di Desa Teja Barat, menjelang pelaksanaan pilkades, menjadi pendukung salah satu calon.
Warga yang menjadi korban pemukulan di Desa Teja Barat, Kecamatan Kota Pamekasan bernama Rohemah. Saat itu, ia sedang tiduran di rumahnya, tiba-tiba datang sekelompok orang dipimpin Sertu Heri.
Rombongan warga yang dipimpin oknum prajurit TNI itu, lalu menyeret korban ke luar rumah dan menuduh yang bersangkutan membeli suara warga.
"Rohemah merupakan pendukung calon kepala desa Misbuddalam, sedangkan oknum TNI Sertu Heri sebagai pendukung calon kepala desa yang bernama Misnadin," tutur kapolsek.
Karena tidak terima dengan perlakukan kasar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oknum TNI Sertu Heri itu, anak Rohemah, yakni Sulaiman, berupaya membantu ayahnya.
Sulaiman bermaksud membela diri dengan mengambil celurit di dalam rumahnya. Tapi belum sempat berbuat banyak, ia langsung dikeroyok oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Sertu Heri itu.
"Saat itu, kami langsung bertindak dengan mengamankan Sulaiman ke Mapolsek," terang Khairul Anwar.
Selanjutnya, Kapolsek bersama camat, panitia pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), calon kepala desa Misnadin dan Misbahuddin menggelar musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi menyayangkan tindakan oknum prajurit TNI yang terlibat secara langsung dalam proses politik di tingkat desa di Desa Teja Barat, Kecamatan Kota, Pamekasan.
"Kami telah melaporkan kejadian adanya oknum TNI yang terlibat dalam politik praktik di tingkat desa itu ke pimpinan atas," katanya menjelaskan.
Kepada semua anggota Kodim ia menginstruksikan agar tetap menjaga netralitas, dan tidak menjadi pendukung salah satu pasangan calon.
"TNI harus netral dan menjadi pengayom semua kelompok masyarakat. Jika TNI berpihak, hal itu sama halnya dengan mengabaikan sikap netral, bahkan berpotensi memperkesuh situasi keamanan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika