REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan meminta Pemuda Pancasila untuk menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan jaringan organisasi sosial kemasyarakatan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Pemuda Pancasila bisa berperan aktif dan mengambil bagian dari program-program pemerintah.
“Saya salut dan bangga dengan solidaritas Pemuda Pancasila di bawah pimpinan Mas Japto. Saya memanggil PP untuk ikut menjaga NKRI dari ancaman disintegrasi,” ujar Menkopolhukam ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & HUT Pemuda Pancasila Ke-56 di Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam paparannya, Menkopolhukan berbicara tentang banyak hal, misalnya soal tantangan pilkada, radikalisme, isu Laut China Selatan, Ilegal fishing, hingga soal pembangunan infrastruktur jalan. Menyadari beratnya tanatangan itu maka Luhut meminta agar kaum muda harus terlibat secara aktif untuk mengatasi berbagai hal tersebut.
“Mulai tahun depan misalnya, kita akan menyelesaikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Ajang ini harus berjalan sukses untuk mempercepat pembangunan daerah, memberdayakan birokrasi dan demokrasi,’’ katanya.
Luhut menegaskan tahapan pilkada serentak ini sangat penting karena lima tahun ke depan proses demokrasi melalui pemilu dan pilkada juga diselenggarakan secara serentak. Sedangkan untuk soal infrastruktur, pemerintah kini terus mempercepat pembangunan jalan trans Sumatra, di perbatasan Kalimantan, Papua, serta Timor Leste.
Terkait isu konlfik agama misalnya, Luhut mengakui memang mengkhawatirannya. Apalagi di banyak negara soal ini bisa memecah negara. Isu sektarian seperri soal sunni syiah seperti di Irak, di Yaman terus berkelanjutan.
''Maka kepada kader PP kami meminta agar menjaga jangan sampai konflik syiah-sunni ini sampai menjalar ke Indonesia. Kita tidak ingin radikalisme di Irak dan Yaman pindah ke Indonesia,” tegasnya.
Luhut menilai, radikalisme agama ini bersumber dari kurangnya pemahaman akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa.
Mengenai isu laut China Selatan, Luhut mengatakan pemerintah bersikap netral dalam konflik Laut China Selatan yang saat ini sedang memanas. Untuk itu TNI diminta untuk tidak menggelar latihan pasukan di sekitar Natuna.
“Alhasil, kami meminta agar PP terus mengingat sejarahnya dalam mempertahankan Pancasila. Jadi sudah 56 tahun PP mengawal Pancasila. Dan ke depan saya minta PP akan terus mengawal NKRI tercinta ini,” pintanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika