Jumat 13 Nov 2015 16:00 WIB

Pembebasan Lahan Bandara Kulonprogo Tuntas September 2016

Rep: Yulianingsih/ Red: Nidia Zuraya
Bandar udara (ilustrasi)
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Bandar udara (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara (Bandara) Kulonprogo di DI Yogyakarta (DIY) ditargetkan selesai Juni-September 2016. Hal tersebut menjadi salah satu hasil dari rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia (BI) di Yogyakarta, Jumat (13/11).

Rakor dihadiri Gubernur BI Agus Martowardoyo, Mentri Agraria, Fery Mursidan Baldan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jakarta. Selain masalah Bandara Kulonprogo, pembangunan industri dan parwisata di Jawa juga menjadi fokus koordinasi antara Pemerintah Pusat, BI dan Pemerintah Daerah di Jawa.

"Dalam rakor tadi dibahas bahwa Juni-September 2016 pembebasan lahan sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai," ujar Agus kepada wartawan usai rakor.

Menurutnya, sesuai dengan rakor tersebut, pembangunan bandara Kulonprogo ini juga akan langsung terintegrasi dengan jalan atau akses infrastruktur ke bandara tersebut. Hal ini menurut Agus telah disanggupi untuk menjadi fokus Menteri Pekerjaan Umum.

Instalasi listrik untuk pemenuhan operasional bandara Kulonprogo  juga dibahas dalam rakor tersebut. Kementerian Agraria maupun Pekerjaan Umum, kata Agus, hanya tingga menunggu penyelesaian rencana tata ruang pembangunan bandara tersebut dari Pemda DIY.

"Beberapa Kementerian sudah sepakat. Memiliki anggaran untuk pembebasan lahan guna pembangunan bandara ini," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Fery Mursidan Baldan dalam kesempatan itu mengatakan, dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan bandara ini anggaran akan diambilan dari beberapa kementerian, pemerntah daerah dan BUMN. Masing-masing lembaga tersebut memiliki anggaran untuk itu.

"Kita sendiri sudah siap untuk melakukan proses pembayaran sesuai kesepakatan dan aturan yang ada," katanya. Untuk pembebasan lahan ini nantti akan ada tim khusus untuk melakukan penilaian dan pendataan terhadap lahan yang ada.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement