REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 600 desa di Jawa Barat yang mempunyai jembatan akses rusak  terancam rawan pangan.

‘’Data sementara yang kita dapat ada 600 desa yang jembatannya rusak jadi ga bisa digunakan secara optimal,’’ ujar Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar kepada wartawan, Kamis (12/11).

Menurut Deddy, akibat jembatan rusak tersebut transportasi anak-anak yang akan bersekolah menjadi susah. Begitu juga, dengan distribusi makanannya menjadi susah sehingga potensi rawan gizi dan rawan pangan.

‘’Kami berharap, barangkali dengan dana desa yang akan masuk ke desa perbaikan jembatan itu jadi prioritas. Kan nanti desa dapat Rp 300 juta,’’ katanya.

Deddy mengatakan, Pemprov Jabar tak mungkin dalam waktu singkat menggarkan dana untuk ke 600 desa tersebut. Ia berharap dana desa nantinya bisa diprioritaskan ke perbaikan jembatan. Lantaran anggaran tersebut memang harus dialokasikan untuk infrastruktur. 

Jadi, seharusnya desa penerima dana tersebut sudah memasukkan anggaran perbaikan jembatan dalam perencanaan pembangunannya.

‘’Itu lokasinya di semua desa di Jabar. Ini kan paralel dengan desa rawan pangan,’’ katanya.

Terkait antisipasi awal untuk mencegah desa tersebut rawan pangan, menurut Deddy, harusnya Badan Ketahanan Pangan Jabar bisa membantu.

Tapi, badan ketahanan pangan menghadapi kendala karena aturan baru yang tak bisa memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Akibat aturan tersebut, Pemprov Jabar jadi  serba salah. Misalnya, sudah membeli bibit kopi 2 juta bibit kopi tapi tak bisa disalurkan.

‘’Bayangkan itu, anggannya ada tapi ga boleh kan 55 ribu Posyandu juga ga bisa mendapatkan bantuan. Ini jadi masalah besar ke depan, kalau aturan soal pemberian dana hibah tak diperbaiki,’’ katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika