REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta, Jabar, akan mengevaluasi program jaminan kesehatan Purwakarta istimewa (Jampis). Pasalnya, setiap tahun anggaran untuk asuransi kesehatan itu membengkak. Tahun depan saja, alokasi anggarannya mencapai Rp 50 miliar.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, anggaran untuk Jampis setiap tahun meningkat. Tetapi, seiring dengan itu pesertanya juga selalu membludak. Karena itu, program asuransi kesehatan yang didanai APBD kabupetan ini akan dievaluasi.

"Semakin banyak yang sakit, berarti kinerja Dinkes gagal. Seharusnya, yang sakit bisa diminimalisasi," ujar Dedi, kepada Republika, Rabu (11/11).

Evaluasi ini, lanjut Dedi, akan ada pembatasan kepesertaan Jampis. Apa saja pembatasannya? Yaitu, warga yang tidak ikut program keluarga berencana (KB) tidak bisa dilayani oleh Jampis. Terus, orang tua yang membiarkan anaknya yang usia di bawah umur ke sekolah pakai motor, tidak bisa ikut Jampis. Orang tua yang membiarkan anak-anaknya merokok, akan dicabut subsidi kesehatannya.

Jadi, kedepan kepesartaan Jampis akan semakin selektif. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan subsidi pemerintah ini. Akan tetapi, mereka yang rajin gotong royong, menjaga kebersihan, dan saling menjaga dengan tetangganya justru akan mendapat prioritas kepesertaan Jampis.

"Intinya, masyarakat yang rajin dan menunjang pembangunan pemkab, dia yang berhak mendapatkan subsidi ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika