REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Memasuki musim hujan, Ibukota Jakarta bersiap menghadapi ancaman banjir. Berbagai upaya infrastruktur penangkal banjir yang telah dibangun Pemda DKI dinilai belum cukup ampuh menangkal ancaman banjir di beberapa wilayah.

Aktivis dan praktisi perkotaan, Marco Kusumawijaya mengatakan Jakarta tidak bisa begitu saja mengandalkan infrastruktur penangkal banjir. Penyebab lain banjir selain curah hujan dan buruknya drainase adalah penurunan muka tanah dan air tanah. Lalu diperparah lagi dengan pendangkalan sungai dalam kota. 

Karena itu penyebab turunnya muka tanah ini harus mendapat perhatian bersama dengan prioritas infrastruktur penangkal banjir. "Pendekatan tata kelola air bersih yang integral sangat penting, agar masyarakat tidak lagi mengandalkan penyedotan air tanah yang memicu penurunan muka tanah secara besar-besaran," katanya, Selasa (10/11).

Menurutnya, banjir harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Warga dan pihak swasta, pengusaha juga harus bertanggung jawab atas air yang digunakan dan yang dibuang ke tanahnya. Karena itu dibutuhkan kontribusi agar penggunaan air tanah bisa dikurangi.

"Banjir bukan lah akar masalah, namun gejala dari masalah yang lebih besar. Masalah utama Jakarta adalah tata kelola pembangunan kota yang semrawut,” ujarnya.  Karena itu, dibutuhkan disiplin tata ruang, yang harus ditegakkan.

Marco mengatakan Jakarta  memiliki tingkat penurunan muka tanah tertinggi di Indonesia, sekitar 1 hingga 15 cm per tahun. Penyebab utama penurunan ini adalah penyedotan air tanah yang tidak terkendali. Di daerah-daerah tertentu di pesisir Jakarta, penurunan muka tanah dapat mencapai 20 hingga 28 cm per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika