REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali.
"Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Senin (9/11).
Sofyan menjelaskan, rumusan Perpres tersebut sedang dalam pembahasan secara detail, termasuk ide pembuatan kontrak performa antara pemilik hak guna usaha dengan pemerintah, agar kebakaran kembali ke titik nol.
"Normatifnya semua dibuat dalam Perpres itu, tapi pelaksanaannya akan kita panggil semua pelaksana HGU dengan pemberi hak. Ini sedang dirumuskan, intinya sebelum akhir bulan," ujarnya.
Selain itu, tata cara penanganan kebakaran secara efektif ikut masuk dalam Perpres tersebut, mulai dari adanya sistem peringatan dini hingga penanganan kebakaran kecil, sebagai upaya mencegah membesarnya kebakaran di lahan gambut.
"Nanti mulai early warning system, tindakan awal, monitoring dan kelembagaan ada disana semua. Sehingga tindakan yang dilakukan bisa efektif. Jadi kalau ada kebakaran kecil, bisa langsung dipadamkan, kita libatkan perusahaan (pemilik) disitu," ujar Sofyan.
Sebelumnya, di kawasan lahan gambut perkebunan sawit terjadi kebakaran yang dampak asapnya hampir melumpuhkan kegiatan sehari-hari di wilayah Sumatera bagian timur bahkan hingga ke Malaysia.
Kebakaran yang terjadi selama berminggu-minggu ini, sempat membuat pemerintah kewalahan karena skalanya yang membesar, sebelum akhirnya sejumlah bantuan internasional ikut hadir untuk membantu pemadaman.
Kondisi musiman yang berulang setiap tahunnya, selalu terjadi pada musim kering, dan situasinya kian memanas karena fenomena El nino (musim kering) diperkirakan terus terjadi hingga awal tahun 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika