REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Fadel Muhammad, mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Golkar selanjutnya masih menunggu keputusan dari Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan Golkar yang sah.

"Beberapa kader muda menginginkan diselenggarakan munas. Pertanyaannya yang mau dipakai (sebagai dasar) apakah (kepengurusan) Munas Riau, apakah Munas Jakarta, apakah Munas Bali, tunggu pemerintah," kata Fadel Muhammad di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (9/11).

(Baca: Islah Golkar Melalui Silatnas Hanya Berjalan Setengah Hati)

Sebelumnya, sejumlah kader muda Golkar mendorong diselenggarakannya musyawarah nasional untuk memilih ketua umum baru sebagai jalan tengah dualisme kepengurusan partai beringin. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, penyelenggaraan munas dilakukan setiap lima tahun.

Jika Menkumham menetapkan kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Riau 2009 maka munas selanjutnya semestinya diselenggarakan pada tahun ini. Sejauh ini, Mahkamah Agung (MA) telah memerintahkan Menkumham mencabut surat keputusannya yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

(Baca: Yorrys Bentuk Kubu Baru di Luar Ical dan Agung?)

Yang masih menjadi pertanyaan, apakah dengan perintah MA itu kepengurusan Golkar kembali ke Munas Riau 2009 atau kepada kepengurusan hasil Munas Bali 2014. Fadel Muhammad sendiri secara pribadi memandang penyelenggaraan Munas dalam waktu dekat belum mendesak.

Menurut dia, sebaiknya Golkar saat ini terus fokus memenangkan pilkada serentak guna berperan melaksanakan anggaran pembangunan daerah.

(Baca: Ical Sediakan Posisi Terhormat untuk Agung Laksono)

Ikuti Whatsapp Channel Republika