Hikmahanto menambahkan ada paling tidak enam alasan mengapa Indonesia dinilai bukan tempat produksi ideal. Pertama, minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil. Kedua, tidak adanya kepastian berusaha dan kepastian hukum karena kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah dan lembaga peradilan yang tidak bercirikan pada putusan yang dapat diprediksi (predictibility).
Ketiga, kurangnya realisasi tawaran yang menarik dari pemerintah. Keempat, infrastruktur yang kurang memadai, khususnya listrik. Kelima, masih dirasakan birokrasi yang tidak bersih dan tak terbebas dari berbagai pungutan liar dan semi liar. Terakhir, penegakan hukum yang masih lemah, utamanya dibidang kekayaan intelektual.
Di negara seperti Indonesia, kata dia, tidak ada korelasi antara pasar yang besar dan menjanjikan keuntungan dengan pembukaan lapangan kerja. ASebab, pelaku usaha yang tergabung dalam TPP hanya akan melihat Indonesia sebagai pasar, namun mereka enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
"Mereka akan lebih suka untuk menjadikan negara seperti Vietnam sebagai tempat produksi atau negara seperti Singapura untuk menjadi markas mereka dalam mengendalikan ekspansi ke Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
