REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq mengatakan, sejak konsolidasi awal pada reshuffle pertama, PKB sudah merekomendasikan untuk memperbaiki sektor ekonomi dan hukum. Maka dari itu, Maman merasa menteri yang berasal dari partainya aman dari reshuffle.

"Kita merekomendasikan perbaikan ekonomi dan perbaikan hukum. Tidak ada satupun menteri PKB yang di ekonomi ataupun di hukum, berarti kita aman," kata Maman di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Meski Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa erat kaitannya dengan ekonomi, Maman masih merasa keduanya aman dari reshuffle. "Saya rasa yang dibidik oleh publik bukan yang itu (Menaker dan Mendes)," ucap Maman.

Di samping itu Maman menambahkan, problem dari pemerintah saat ini, selain reformasi birokrasi adalah lemahnya validasi data. Sehingga banyak menteri yang berbicara tidak berdasarkan data, melainkan karena desakan publik.

"Mana menteri yang kalau berbicara itu berdasarkan data, bukan berdasarkan desakan publik. Padahal menteri harus bisa menunjukan ini lho kinerja kami, terukur dan presiden harus tahu itu semua," tambah Maman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika