REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan, masih terdapat reformasi birokrasi yang belum selesai di beberapa kementerian terkait dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dan isu reshuffle kabinet jilid dua yang saat ini menjadi pembicaraan.

"Ada reformasi yang tidak selesai dalam birokrasi, jadi sehebat apapun menterinya tetapi eselon I, II atau III-nya bobrok, menurut saya agak sulit untuk saling berkoordinasi terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil," kata Maman dalam sebuah diskusi bertajuk 'Reshuffle Datang, Parpol Tegang' di Jakarta, Sabtu (7/11).

Maman mengatakan bahwa partainya lebih menekankan bagaimana melakukan reformasi birokrasi terutama di eselon-eselon tersebut. "Misalnya, ada satu kementerian, di mana seharusnya kementerian itu fokus kepada sumber daya manusia tetapi terdapat pengadaan barang, jadi di sana ada direktur pengadaan barang, itu tidak masuk akal menurut saya," kata anggota Komisi XIII DPR itu.

Menurutnya, reformasi birokrasi ini menjadi suatu yang harus dikuatkan dengan mengisi posisi eselon itu dengan orang yang benar-benar mengerti tentang transparansi, tentang pemerintahan, dan sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Maman juga menyampaikan bahwa partainya saat ini lebih fokus kepada kaderisasi ke bawah, baik di tingkat DPP, DPW, dan DPC.

"Pada akhir-akhir ini, kami melakukan kaderisasi karena salah satu kelemahan dari parpol setelah pemilu adalah mereka lupa untuk melakukan kaderisasi," tuturnya.

Menurutnya, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2008 juncto Nomor 2 tahun 2011, partai politik seharusnya hadir untuk melakukan penyerapan aspirasi dan menguatkan juga apa yang dibutuhkan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika