REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria berharap Presiden Joko Widodo berani keluar dari tekanan partai politik dengan menempatkan figur profesional, jika reshuffle kabinet jilid dua jadi dilakukan.

"Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri kabinet yang dinilai kurang perform," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle menteri kabinet pada Agustus lalu, yang tujuannya untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi di antara menteri kabinet. Namun, ia melihat koordinasi di antara menteri kabinet belum berjalan baik.

"Masih ada menteri kabinet yang saling berpolemik," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI menilai, jika Presiden Joko Widodo ingin melakukan reshuffle menteri kabinet tahap kedua, hal itu baik untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi di antara menteri kabinet.

Namun, pada reshuffle menteri kabinet jilid dua, menurutnya hendaknya dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi menteri kabinet yang saling berpolemik.

"Reshuffle kabinet cukup dua kali saja, setelah itu Pemerintah hendaknya dapat fokus bekerja menjalankan program-program yang sudah direncanakan," katanya.

Riza Patria melihat menteri di bidang ekonomi dan hukum, kinerjanya masih belum optimal sehingga perlu dipertimbangkan untuk direshuffle.

Ikuti Whatsapp Channel Republika