REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah belum membicarakan susunan perombakan kabinet pada awal November 2015. JK juga mengaku tidak tahu apakah isu perombakan kabinet dibahas ketika pertemuan Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Megawati Sukarnoputri berlangsung pada Selasa (5/11) lalu karena ia tidak hadir.

"Kalau evaluasi kan setiap saat saja tentu. Mau reshuffle atau tidak, selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat," kata JK terkait kinerja para menteri.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai perombakan atau reshuffle kabinet harus dilakukan Presiden Jokowi sebelum akhir tahun agar tidak mengganggu akselerasi ekonomi nasional.

"Jika memang akan melakukan reshuffle (jilid dua) maka harus selesai sebelum akhir tahun ini, karena tahun depan ada pembahasan APBN baru dan pemerintah harus mengakselerasi ekonomi," kata Djayadi Hanan.

Dia mengatakan salah satu syarat akselerasi ekonomi adalah kondisi politik yang tidak gaduh. Sedangkan reshuffle kabinet berpeluang menciptakan kegaduhan politik, sehingga batas waktu melakukan reshuffle adalah akhir tahun 2015.

Reshuffle pertama telah dilakukan pada Agustus lalu dimana Menko Perekonomian Sofyan Djalil diganti oleh Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli, Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago diganti Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan oleh Thomas Lembong.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberhentikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno dan mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penggantinya. Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dijabat Andi Widjajanto diserahkan kepada Pramono Anung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika