REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Pusat turut membantu permasalahan terkait pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.
"Supaya masalah pembuangan sampah ini tidak sampai berlarut-larut, ada baiknya Pemerintah Pusat ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Kamis (5/11).
Menurut dia, masalah pembuangan sampah yang hingga kini masih berlangsung melibatkan tiga pemerintahan daerah, yaitu Pemprov DKI, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
"Karena masalah ini melibatkan sejumlah daerah, saya rasa pemerintah pusat harus turun tangan, minimal bertindak sebagai wasit. Masalah ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi," ujar Djarot.
Dia menuturkan penyelesaian masalah penghadangan truk sampah yang mengakibatkan ribuan ton sampah Jakarta tak terangkut ke TPST Bantar Gebang bukan hanya untuk kepentingan Kota Jakarta saja, tetapi juga menjadi kepentingan nasional karena Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia.
"Kalau banyak sampah yang tidak terangkut karena truknya dihadang warga di Cileungsi, maka Kota Jakarta akan dipenuhi sampah. Sehingga, keindahan Kota Jakarta pun jadi berkurang. Ini tidak boleh terjadi karena Jakarta adalah ibukota Indonesia," tutur Djarot.