REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi masih belum berjalan dengan normal.

"Sampai sekarang, pengiriman sampah ke Bantar Gebang masih belum normal. Apalagi, sekarang juga sudah mulai diterapkan pembatasan waktu untuk pengiriman sampah," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kamis (5/11).

Jika sebelumnya sampah bisa dibuang tiga kali sehari, sekarang hanya bisa satu kali sehari. Ahok pun menjelaskan kisruh sampah ini bermula dari rencana Pemprov DKI Jakarta memutuskan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPST Bantar Gebang.

Dia menuturkan masalah yang serupa pernah terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih pekerjaan pembersihan sungai yang sebelumnya akan dilaksanakan oleh pihak swasta yang menyewakan alat berat kepada Dinas Pekerjaan Umum.

"Beberapa tahun lalu, untuk membersihkan sungai di Manggarai dan pintu airnya itu dibutuhkan dana sebesar Rp400 miliar setahun. Kemudian, masih butuh lagi Rp200 miliar di bulan Oktober. Karena saya pikir jumlah itu terlalu banyak, saya coret anggaran yang bulan Oktober itu," kata Ahok.

Meskipun anggaran tersebut dicoret, dia mengungkapkan pekerjaan pembersihan sungai masih terus dilakukan, sehingga sungai menjadi bersih dan bebas dari sampah-sampah.

"Intinya, kami hanya ingin membuktikan bahwa kami bisa menyelesaikan persoalan dengan anggaran yang sudah ada. Buktinya, sungai-sungai yang ada di Jakarta sekarang jauh lebih bersih," ungkap Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika