REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menilai Jakarta berpotensi menyandang status darurat sampah. Dalam empat hari terakhir, proses pembuangan sampah DKI Jakarta ke Bantargebang, Bekasi tersendat.
"Kalau ditanya mungkinkah krisis (sampah), sangat mungkin karena Jakarta tidak memiliki pengolahan sampah di wilayahnya sendiri atau pengolahan sampah di dalam kota," kata Sanusi kepada Republika, Kamis (5/11).
Ia mengatakan persoalan sampah Jakarta semakin rumit ketika muncul penolakan dari masyarakat. Mereka menghadang dan mengusir truk sampah Jakarta melewati Cileungsi, Bogor karena merasa dirugikan dengan bau hingga sampah yang tercecer di jalanan.
Sanusi pun menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan kisruh sampah DKI dengan pihak terkait seperti Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, hingga pihak swasta pengelola sampah Jakarta.
Menurut Politikus Partai Gerindra ini, sampah di DKI sangatlah banyak. Jika satu hari saja tidak terangkut maka tumpukan akan terjadi di mana-mana. Seperti yang terjadi selama tiga hari. Ribuan ton sampah tidak terangkut akibat aksi penolakan warga Cileungsi yang menutup akses jalan truk sampah.
"Jika tidak diselesaikan secara baik-baik, maka Jakarta berpotensi dikepung sampah akibat tidak diangkut. Apalagi Bantargebang menjadi pusat pembungan sampah Jakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika