REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Urgensi penerbitan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian dianggap kurang karena sasarannya kurang tepat.
“Kalau melihat munculnya SE Kapolri dalam konteks konstelasi politik kenegaraan yang lagi didera banyak masalah dan bisa dibilang kondisi status quo cukup kritis, maka SE ini tampak sekali motif kepentingan politik status quo yang menjelma menjadi rezim otoriter dengan alasan membangun keadaban,” kata Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, Kamis (5/11).
Jika benar motifnya adalah membangun keadaban kehidupan sosial politik bermasyarakat, Harits melihat bahwa tidak cukup dengan menyasar ujaran kebencian.
“Seharusnya juga ujaran kebohongan, ujaran penipuan, ujaran penyesatan publik, dan lainya perlu disasar baik aktornya adalah penguasa, politikus, kelompok maupun individu,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
