REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Persoalan sampah DKI Jakarta dinilai seharusnya sejak lama telah diantisipasi Pemerintah DKI, tanpa harus mengandalkan daerah penyangga, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi. Anggota DPD asal Jakarta, Fahira Idris pun meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bisa instrospeksi diri apa penyebab DKI tidak memiliki TPST sendiri.

Menurut Fahira, untuk sampah pemda DKI belum ada terobosan baru. Padahal sampah di Jakarta ini, jika tak dikelola dengan baik bisa jadi bencana nasional. Jakarta akan tergantung dengan TPST Bantargebang, karena di wilayah Jakarta sendiri tidak ada TPST. 

"Idealnya, Bantargebang itu jadi penyangga bukan tempat pembuangan yang utama. Cobalah Pemprov DKI introspeksi kebijakannya soal sampah,” ujar Fahira, Rabu (4/11). Ia meminta Pemprov DKI memperlakukan persoalan sampah sama seriusnya dengan mengatasi banjir dan macet.

Kisruh TPST Bantargebang yang terjadi saat ini dinilai Fahira harus jadi peringatan bagi Pemprov DKI Jakarta bahwa provinsi yang juga ibukota Republik Indonesia ini belum punya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, efektif, dan efesien. 

APBD Jakarta yang cukup besar, seharusnya mampu membuat TPST di masing masing wilayah administrasi di Jakarta. Bahkan dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility (ITF) atau fasilitas pengolahan sampah antara untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST. 

Ia mengatakan hampir semua kota-kota di dunia itu sudah ada bangunan ITF. Bahkan memiliki bangunan seperti pabrik, tertutup, rapi, modern dan dengan peralatan canggih serta tidak menyebarkan bau. Fasilitas ini tidak dimiliki Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika