REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Utara kubu Romahurmuziy (Romi) tidak mempermasalahkan upaya islah di tubuh partai tersebut. Namun, Sekretaris DPW PPP, Jafaruddin Harahap menegaskan, pihaknya tetap akan mengikuti keputusan Rapimnas kubu Romi yang digelar Oktober lalu.
"Islah itu dalam arti bila kembali ke Muktamar Bandung. Artinya semua kepemimpinan kembali ke pengurus lama, kita dukung penuh (islah) kalau itu terjadi," kata Jafar kepada Republika, Rabu (4/11).
Jafar menjelaskan, dalam Rapimnas PPP tersebut, ada tiga hal yang menjadi hasil keputusan. Pertama, dilakukan islah, kedua, tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung, dan ketiga, kubu Romi akan mengalah jika semua kembali ke Muktamar Bandung, yang menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romi sebagai Sekjen.
Kubunya pun, lanjut Jafar, masih berharap apa yang diamanahkan melalui Rapimnas ini bisa terlaksana. "Tiga hal ini masih digodok. Kami belum fokus pada islah. Kalau akhirnya islah, ya kita menunggu formulasinya seperti apa. Kita akan patuh kalau keputusan pusat bilang harus islah," ujarnya.
Saat ini, Jafar mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat terkait langkah yang akan diambil. Selain itu, kubu Romi juga akan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Tim 7 karena tim tersebut sudah diamanahkan Rapimnas untuk menangani perpecahan di tubuh PPP.
"Kita di daerah kan hanya menunggu dari pusat keputusan apa yang berlaku. Kalau formulasinya bergabung, ya bergabung. Kalau formulasinya tetap bertahan, ya kita bertahan, nggak ada masalah.
Tergantung formulasi dari pusat," kata Jafar.
Ia pun mengklaim, sebenarnya, di level daerah, konflik antar kedua kubu tidak terlalu terasa. "Nggak ada masalah kalau islah. Kita di sini juga akur-akur aja, nggak ada persoalan, nggak ada ribut-ribut,"
ujarnya.
"Kita ingin ya bisa selesai lah urusan ini. Kami tidak mempersoalkan karena di daerah kan tidak begitu kuat konfliknya. Itu kan di pusat saja," kata Jafar lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika