REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto mencanangkan zona integritas untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan DPR.
"Ini suatu zona integritas yang berkaitan dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," katanya, Senin (2/11).
Dia mengatakan pascapenandatanganan zona integritas tersebut, diharapkan seluruh jajaran Kesetjenan DPR patuh terhadap aturan, disiplin dan mendukung produk hukum terkait korupsi.
Novanto menilai, pelayanan birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR harus terus ditingkatkan sehingga harus menjadi perhatian bersama.
"Kita harus perhatikan benar (pelayanan birokrasi), bertahun-tahun kita akan pertahankan," ujarnya.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis meminta agar DPR membuat turunan dari pencanangan zona integritas yang telah ditandatangani.
Dia mencontohkan turunannya seperti pedoman terkait pembelanjaan negara yang dipercayakan untuk anggota DPR maupun birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR.
"Misalnya, pembelian barang dan jasa ada pedoman. Untuk birokrasi ada semacam hari bersih, seperti Jumat Bersih," ujarnya.
Dia menilai di lingkungan Kesetjenan DPR sudah ada lembaga yang menjadi auditor internal untuk membersihkan persoalan administrasi keuangan di DPR.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Winanungtyastiti menandatangani zona integritas, merepresentasikan seluruh pegawai di lingkungan Kesetjenan DPR.
Penandatanganan itu disaksikan Ketua DPR Setya Novanto, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, dan Ketua Ombusman Danang Girindrawadhana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika