REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah daerah masih enggan membuka data-data pembakar lahan dan hutan. Pemerintah provinsi terlalu bersikap hati-hati dan mengulur waktu untuk kejahatan yang sudah merugikan banyak korban.

"Pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan," kata ketua komisi VIII melalui keterangan, Senin (2/11).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Komisi VIII melalui kunjungan kerja pada masa reses Sumatera Selatan. Menurutnya, publik sudah gerah ingin mengetahui para pelaku yang membakar lahan dan hutan. Selain mendesak pemprov meebuka data pembakar hutan, kunjungan itu juga untuk melihat secara langsung penanganan bencana karlahut dan asap oleh pemerintah.

"Kami sengaja memilih provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," katanya.

Setelah melihat langsung kondisi keadaan lahan terbakar, komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain BPBD dan kementerian LHK, BNPB diminta untuk mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut agar kebakaran lebih cepat dapat dipadamkan.

"Kita mengapresiasi upaya TNI. Danrem di sini sekaligus ditugaskan menjadi dansatgas penanggulangan karlahut. Merekalah yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Kita harus berterima kasih pada TNI yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk terus bekerja," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika