REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih tepat dialihkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur.
"Masih banyak daerah di Papua tertinggal sehingga usulan dana PMN mendapat penolakan legistlator karena tidak menyentuh kebutuhan masyarakat," kata Fahri Hamzah seusai kuliah umum di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, Biak, Sabtu sore.
Fahri menegaskan, usulan dana PMN dalam alokasi APBN 2016 untuk BUMN sampai Rp39 triliiun sangat besar sehingga lebih tepat dialihkan membiayai keperluan kabupaten dan kota dan membangun insfrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan, dan rumah layak huni.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan pemerintah memenuhi janji Presiden Jokowi untuk mengalokasi anggaran desa senilai Rp1,4 miliar per desa daripada mengucurkan dana besar untuk BUMN.
Menurut Fahri, masih banyak BUMN yang kapitalisasinya masih sangat rendah serta kinerjanya tidak bagus.
"Saya khawatir jika Menteri BUMN salah baca tentang UU No 19/2003 tentang BUMN dan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara," katanya.
Ceramah kuliah umum sumpah pemuda dihadiri seribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi swasta di Kabupaten Biak Numfor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika