REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA --Pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai fokus utama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siri Nurbaya Bakar saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penanganan tanggap darurat asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Siti mengungkapkan, fokus pemerintah kepada Kalimantan Tengah karena dari 440 ribu hektare lahan yang dan hutan yang terbakar, setidaknya 403 ribu hektare di antaranya adalah lahan gambut. Angka ini menunjukkan betapa lahan gambut di Kalimantan Tengah menyumbang kejadian kebakaran lahan terluas di Kalimantan Tengah.

"Prinsipnya kan tidak boleh lagi ada izin baru untuk lahan gambut di seluruh Indonesia," ujar Siti, Sabtu (31/10).

Siti menjelaskan, terdapat 31 juta hektare lahan gambut di seluruh Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 8,3 juta hektare lahan gambut yang terlanjur dikeluarkan izin usahanya. Bagi perusahaan yang sudah mendapat izin ini, lanjut Siti, diwajibkan membangun sekat kanal sebagaimana instruksi Presiden Jokowi.

"Kalau terlanjur keluar izin kita suruh bikin sekat. Tidak boleh lagi buka lahan, kalau misal ada izin tapi belum dibuka lahannya, mereka tidak boleh buka," kata Siti.

Siti mengaku di Kalimatan Tengah sendiri belum ada izin perusahaan yang dibekukan. Pasalnya, 3 perusahaan di Sumatera telah dibekukan izinnya. Salah satu kendalanya, adalah di Kalimantan Tengah penyidik masih harus mengumpulkan alat bukti.

"Tapi belum ada di Kalteng, karena proses tidak mudah. Harus diinvestigasi. Karena kita harus adil," ujarnya.

Siti mendampingi Jokowi mengunjungi SD Negeri 8 Pahandut Palangkaraya dan sekat kanal di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ini adalah kunjungan kedua bagi Jokowi di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi lahan terbakar di Pulang Pisau dan menginstruksikan pembangunan kanal bersekat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika